Menjual Gas LPG Bersubsidi diatas HET Adalah Kejahatan", Ridwan Saidi", Dimana Tanggung Jawabnya Pemerintah Daerah?

Melawi,Kalbar,- Tingginya Harga Eceran (HET) LPG 3 kg Subsidi di tingkat pengecer di dalam Kota Nanga Pinoh membuat  masyarakat miskin semakin sulit.Apalagi perekonomian saat ini agak anjlok di karenakan minimnya lapangan pekerjaan.

Salah seorang tokoh Masyarakat Kabupaten Melawi yang tidak asing bagi kalangan Masyarakat Kabupaten Melawi beleau adalah salah satu mantan anggota DPRD Kabupaten periode 2009-2014 dari fraksi partai Golkar RIDWAN SAIDI mengatakan penjualan Gas melon 3 kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi ( HET) merupakan kejahatan.

Pasalnya Pemerintah Daerah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi hanya 18.000 pertabung melalui Keputusan Bupati Melawi Nomor:500/167/Tahun 2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di tingkat pangkalan diatas enam puluh kilometer dari stasiun pengisian di Kabupaten Melawi namun menurut keterangan dari salah satu kios pengecer mengatakan kalau dirinya membeli sudah Rp.34.000 maka kami menjual seharga 36.000 per tabung ucapnya.

Ridwan Saidi mengatakan seharusnya pemerintah daerah konsisten untuk menjalankan amanah yang sudah di tentukan melalui instansi terkait ucapnya.

Keputusan bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3kg sebesar Rp 18.000, namun dijual seharga Rp 34.000, merupakan indikasi adanya pelanggaran harga.

Seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindag memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti kasus pelanggaran harga, termasuk penjualan gas LPG di atas HET.

Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satpol PP juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti kasus pelanggaran peraturan daerah, termasuk penjualan gas LPG di atas HET ucap Ridwan Saidi kepada media ini 13 Januari 2026.

Ridwan Saidi menyayangkan selama ini seolah olah pemerintah lepas tangan atas kejadian tersebut padahal pemerintah daerah sendiri yang membuat aturan relugasi harga namun yang di rasakan masyarakat bertolak belakang dengan apa yang sudah di putuskan sedangkan itu haknya warga miskin namun dijadikan ajang bisnis bagi spekulan yang tidak bertanggung jawab tutupnya. ( Jumain )