Dugaan Praktik Politik Tidak Sehat di Internal PB PII, Pengurus besar pelajar islam indonsia,"Wilayah Merasa Dikhianati,

Ilustrasi 

Medan/03/12/2025)Rabu)-Sejumlah kader dan pengurus wilayah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan praktik politik tidak sehat dalam proses menuju pemilihan Ketua Umum PB PII. Berbagai indikasi menunjukkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan situasi organisasi untuk mengejar kursi kekuasaan, bahkan dengan mengorbankan kepentingan wilayah.

Di lapangan, muncul laporan mengenai adanya pihak-pihak yang “menjual dukungan wilayah” untuk kepentingan politik pribadi, namun pada saat yang sama terlibat dalam perebutan posisi strategis di tingkat pusat. Praktik seperti ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan integritas yang menjadi dasar Pelajar Islam Indonesia.

Kekecewaan juga datang dari sejumlah pengurus wilayah, termasuk dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sejak awal memberikan kepercayaan dan dukungan, namun justru merasa ditinggalkan dan dikhianati setelah terjadi perubahan sikap politik di tingkat elite organisasi.

Salah satu tokoh wilayah menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi semakin menunjukkan gejala politik kekuasaan yang tidak sehat.

“Banyak wilayah merasa diperalat. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada marwah organisasi, maka yang paling dirugikan adalah kader di bawah,” ujarnya.

Kondisi ini diperparah oleh munculnya figur-figur yang sebelumnya telah diberhentikan dari struktur wilayah, namun kini kembali muncul dalam perebutan kursi strategis di PB PII. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen terhadap mekanisme organisasi dan proses kaderisasi yang sah.

Berbagai wilayah menyayangkan pola politik seperti ini karena dianggap dapat merusak persatuan, kepercayaan, dan stabilitas internal organisasi.

“PII bukan ruang transaksi politik. PII adalah ruang perjuangan, bukan arena perebutan kursi,” tegas salah satu pengurus wilayah lainnya.

Dengan adanya dugaan praktik politik kotor ini, banyak kader menyerukan agar proses organisasi dikembalikan pada aturan, nilai etik, serta jati diri PII. Mereka berharap PB PII mampu mengambil langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan wilayah, sekaligus memastikan bahwa kepemimpinan ke depan tidak dibangun di atas intrik dan pengkhianatan.(Pitri Nst)